Jam Buka

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Menampilkan: 1 - 3 dari 3 HASIL
judi

Cek fakta, Ganjar klaim anggaran kesehatan hanya 5 persen dari APBN – Portal Kesehatan Masyarakat

Menurut Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti, dalam APBN 2023, anggaran kesehatan adalah sebesar Rp178,7 triliun, belanja kesehatan mencapai Rp96,6 T (4,3 persen) di tahun 2022. Untuk tahun 2024, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6 persen dari APBN.

Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Anis Fuad, menjelaskan dalam UU Kesehatan no 17 tahun 2023, tidak diatur lagi mengenai mandatory spending.

“Sebelum UU Kesehatan yang baru disahkan, belanja wajib minimal kesehatan 5 persen. Namun, dalam pelaksanaannya, sering tidak dapat mencapai,” ujar Anis.



judi

Sebagian Benar, Klaim Ganjar Pranowo Menggaji Guru SMA/SMK di Jateng Sesuai UMP Ditambah 10 Persen – Portal Kesehatan Masyarakat

Peneliti senior The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima, mengatakan sejak 2017 guru honorer SMK/SMA menerima gaji setingkat UMP dari pemprov, seperti laporan Kompas.com pada 2021.

Salah satu guru, Ekasari Lukitawati yang sembilan tahun menjadi guru tidak tetap (GTT) di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Kota Tegal, memperoleh gaji Rp 2,3 juta setelah sebelumnya hanya menerima Rp 200 ribu per bulan.

Di Jawa Tengah, sampai saat ini, tercatat total ada sekitar 5.546 orang guru honorer Pemprov Jateng, telah disejahterakan dalam bentuk pemberian gaji sesuai nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK). Mereka adalah guru honorer atau biasa disebut guru tidak tetap (GTT), di bawah kewenangan Pemprov Jateng, yaitu GTT SMA, SMK, dan SLB.

Dalam website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan, pada momen Hari Guru Nasional ke-77 ini, sebanyak 5.546 guru honorer dibiayai dari APBD. Alokasi APBD dengan rata-rata sesuai nilai UMK, ditambah tambahan sesuai jenjang pendidikan, sekitar Rp2,6 juta per orang. Jika dikalikan 5.546 guru, besarannya sekitar Rp144.196.000.

“Jumlahnya (guru honorer) nanti berkurang dengan adanya pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Semua guru honorer di bawah pemprov itu minimal sudah (gaji) UMK. Yang sarjana mendapatkan tambahan 10 persen, dan ada yang 7,5 persen, serta SMA ada tambahan lima persen. Persentase itu untuk tambahan penghasilan karena sekolah di Jateng itu zero pungutan, sehingga tidak ada pendapatan lain, selain gaji dan tambahan gaji tersebut berdasarkan persentase,” kata Uswatun pada 24 November 2022.

Namun, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, mengatakan masih banyak guru honorer yang mengabdi di daerah terpencil belum menerima gaji layak setara upah minimum kota atau kabupaten (UMK).

Pemerintah masih membiarkan guru honorer digaji ala kadarnya, bahkan banyak yang jauh di bawah UMK atau upah minimum regional (UMR).

“Jateng (sudah sesuai UMK), Kota Semarang iya, tapi bagaimana dengan kota yang lain? Banyak yang dibayar Rp 500.000-Rp 750.000, banyak sekali,” tegas Muhdi, Jumat (26/11/2022).

Ia mengakui, kota besar, seperti Semarang, sudah mampu memenuhi kewajiban dan menyejahterakan guru honorer dengan gaji minimal UMK dan tambahan lainnya. Begitu pula Pemprov Jateng melalui dana APBD Jateng mampu menggaji guru honorer SMA, SMK, SLB, yang telah memenuhi 24 jam mengajar dalam seminggu dengan gaji minimal UMK daerah masing-masing.

“Tapi begitu masuk ke Demak misalkan, enggak akan ketemu (angka) itu. Jadi betul ada ketimpangan. Maka terjadi sama-sama guru di Indonesia ada yang gajinya Rp 10 juta ada yang Rp 200.000,” katanya, seperti yang diberitakan Kompas.com.


judi

Poin Penting Dalam Penerapan PTM Terbatas Dengan Kapasitas 100 Persen – Portal Kesehatan Masyarakat

Tingginya keinginan siswa untuk kembali melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, serta tingkat pemahaman tentang Covid-19 yang terhitung cukup baik, merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi dilakukannya kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan kapasitas 100 persen setiap harinya. Pada proses penerapannya, pemerintah menghendaki kegiatan tersebut, terkhusus bagi Satuan pendidikan yang berada di level PPKM 1 dan 2, serta daerah yang memiliki capaian vaksinasi dosis 2 pada tenaga kependidikan di atas 80 persen dan masyarakat lanjut usia di atas 50 persen.

 

Penerapan proteksi yang sempurna dari Covid-19 ketika melakukan kegiatan diluar rumah, merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keamanan serta kesehatan dari tenaga pendidik dan para murid. Untuk itu, terdapat beberapa sistem protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh seluruh warga sekolah ketika kegiatan PTM terbatas dengan kapasitas 100 persen berlangsung, seperti :

 

1. Pendidik maupun peserta didik dalam keadaan sehat

2. Tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk orang yang tinggal serumah.

3. Jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol’

4. Menggunakan masker kain 3 lapis, atau masker medis sekali pakai. Masker kain diganti setiap empat jam atau saat sudah lembab/basah.

5. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer

6. Selalu menjaga jarak minimal 1,5 m dan menghindari kontak fisik seperti salaman dan cium tangan

7. Menerapkan etika batuk dengan menggunakan siku tangan sebelah dalam.

 

Dengan menerapkan seluruh poin di atas dengan baik, diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah dan para orang tua. Sehingga materi pembelajaran dapat diberikan secara maksimal, dan warga sekolah dapat terhindar dari paparan Covid-19.

 

Sumber ;

https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/download/Infografis-Pedoman-PTMP%20SD.pdf

 

Salam sehat..

Berikut ini merupakan beberapa fakta mengenai penerapan aturan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) Terbatas dengan kapasitas 100 persen pada wilayah dengan level PPKM 1 – 2#PTM #Covid19 #Vaksinasiuntukanak pic.twitter.com/k1HCpWAXCv

— UPK Kemenkes (@upk_kemenkes) January 3, 2022