Jam Buka

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Menampilkan: 1 - 6 dari 6 HASIL
judi

Sebagian Benar, Klaim Ganjar Pranowo Menggaji Guru SMA/SMK di Jateng Sesuai UMP Ditambah 10 Persen – Portal Kesehatan Masyarakat

Peneliti senior The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima, mengatakan sejak 2017 guru honorer SMK/SMA menerima gaji setingkat UMP dari pemprov, seperti laporan Kompas.com pada 2021.

Salah satu guru, Ekasari Lukitawati yang sembilan tahun menjadi guru tidak tetap (GTT) di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Kota Tegal, memperoleh gaji Rp 2,3 juta setelah sebelumnya hanya menerima Rp 200 ribu per bulan.

Di Jawa Tengah, sampai saat ini, tercatat total ada sekitar 5.546 orang guru honorer Pemprov Jateng, telah disejahterakan dalam bentuk pemberian gaji sesuai nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK). Mereka adalah guru honorer atau biasa disebut guru tidak tetap (GTT), di bawah kewenangan Pemprov Jateng, yaitu GTT SMA, SMK, dan SLB.

Dalam website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan, pada momen Hari Guru Nasional ke-77 ini, sebanyak 5.546 guru honorer dibiayai dari APBD. Alokasi APBD dengan rata-rata sesuai nilai UMK, ditambah tambahan sesuai jenjang pendidikan, sekitar Rp2,6 juta per orang. Jika dikalikan 5.546 guru, besarannya sekitar Rp144.196.000.

“Jumlahnya (guru honorer) nanti berkurang dengan adanya pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Semua guru honorer di bawah pemprov itu minimal sudah (gaji) UMK. Yang sarjana mendapatkan tambahan 10 persen, dan ada yang 7,5 persen, serta SMA ada tambahan lima persen. Persentase itu untuk tambahan penghasilan karena sekolah di Jateng itu zero pungutan, sehingga tidak ada pendapatan lain, selain gaji dan tambahan gaji tersebut berdasarkan persentase,” kata Uswatun pada 24 November 2022.

Namun, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, mengatakan masih banyak guru honorer yang mengabdi di daerah terpencil belum menerima gaji layak setara upah minimum kota atau kabupaten (UMK).

Pemerintah masih membiarkan guru honorer digaji ala kadarnya, bahkan banyak yang jauh di bawah UMK atau upah minimum regional (UMR).

“Jateng (sudah sesuai UMK), Kota Semarang iya, tapi bagaimana dengan kota yang lain? Banyak yang dibayar Rp 500.000-Rp 750.000, banyak sekali,” tegas Muhdi, Jumat (26/11/2022).

Ia mengakui, kota besar, seperti Semarang, sudah mampu memenuhi kewajiban dan menyejahterakan guru honorer dengan gaji minimal UMK dan tambahan lainnya. Begitu pula Pemprov Jateng melalui dana APBD Jateng mampu menggaji guru honorer SMA, SMK, SLB, yang telah memenuhi 24 jam mengajar dalam seminggu dengan gaji minimal UMK daerah masing-masing.

“Tapi begitu masuk ke Demak misalkan, enggak akan ketemu (angka) itu. Jadi betul ada ketimpangan. Maka terjadi sama-sama guru di Indonesia ada yang gajinya Rp 10 juta ada yang Rp 200.000,” katanya, seperti yang diberitakan Kompas.com.


judi

Ganjar Pranowo Sebut Pernah Membebaskan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah – Portal Kesehatan Masyarakat

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), saat Ganjar Pranowo menjabat gubernur, membantu proses pembebasan pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang bermasalah di tiga negara, yakni Kamboja (https://wartakota.tribunnews.com/2022/07/28/tki-asal-jateng-disekap-di-kamboja-ganjar-pranowo-perintahkan-disnaker-koordinasi-kemlu ), Arab Saudi (https://daerah.sindonews.com/berita/849065/22/gubernur-optimistis-satinah-lolos-dari-hukuman-pancung ), Sudan (https://news.republika.co.id/berita/ru1eme456/pemprov-jateng-pulangkan-warganya-yang-terdampak-perang-sudan)

“Lebih tepat membantu proses pembebasan pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang bermasalah di Kamboja, kasus Satinah (Arab Saudi), memulangkan WNI yang terjebak konflik di Sudan,” ujar Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti, Minggu (4/2/2024).

Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati menyampaikan Pemprov Jateng beberapa kali melakukan upaya pembebasan pekerja migran. Beberapa yang terbaru, Pemprov Jawa Tengah membantu pembebasan 55 Pekerja Migran Indonesia dari Penyekapan di Kamboja (https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/07/30/polisi-kamboja-bebaskan-55-wni-dari-penyekapan-di) ; 17 WNI Korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Myanmar (https://kemlu.go.id/portal/id/read/5082/view/pemulangan-17-wni-korban-tppo-dari-myanmar-upaya-indonesia-dalam-menangani-kasus-eksploitasi); sebelumnya juga ada kasus pembebasan 37 TKI yang tertahan di Malaysia (https://jatengprov.go.id/beritadaerah/proses-panjang-pemerintah-bebaskan-37-tki-jawa-tengah-tertahan-di-malaysia/)



judi

Sebagian Benar, Klaim Ganjar Pranowo Tentang 12 Ribu Desa Masih Blank Spot Internet – Portal Kesehatan Masyarakat

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, mengatakan data itu sebagian benar, karena ini hanya tepat jika konteksnya adalah internet 4G. Pada tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan bahwa masih ada 12.548 yang belum mendapatkan internet 4G.
Dilansir dari Liputan6.com pada 12 Februari 2022, masih ada sekitar 12 ribu desa atau kelurahan di Indonesia yang belum mendapatkan akses internet 4G. Menurut Staf Khusus Menkominfo yang juga Co-Chair Digital Economy Working Group G20 2022, Dedy Permadi, dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum memiliki akses internet 4G.
Dikutip dari Kompas.id, dari 74.000 lebih desa di Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat juga masih ada 12.000 desa yang belum memiliki akses internet serta lebih dari 9.000 desa merupakan desa terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Informasi yang diunggah di website Kominfo pada 26 Juli 2018, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mengungkapkan, jumlah akses internet 2G dan 3G lebih luas dibandingkan 4G. Dengan luas permukiman di Indonesia sebesar 44.565 km persegi dengan jumlah desa 83.218, layanan 2G sudah menjangkau 88,28 persen desa atau 98,31 persen pemukiman, 3G (75,09 persen desa dan 92,91 persen pemukiman), dan 4G (50,88 persen desa dan 74,09 persen pemukiman).



judi

Ganjar Pranowo Sebut Ada 12 Ribu Desa Masih Blankspot – Portal Kesehatan Masyarakat

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut.

Panel Ahli Cek Fakta Debat ke-5 Pilpres 2024, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance, Klara Esti, mengatakan pernyataan Ganjar Pranowo kurang tepat karena angka 12.000 desa masih blank spot kemungkinan mengacu data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI), namun yang dimaksud sebenarnya adalah 12.584 desa dan kelurahan yang belum tersentuh sinyal internet 4G.

“Adapun Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional mencatat terdapat 25.000 desa saat ini masih black spot tidak ada sinyal telekomunikasi,” tulis Klara Esti kepada Tim Cek Fakta.

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Nabyla Risfa Izzati, juga mengatakan hal yang sama.

“Sebagian benar. Karena data ini (12.000 desa) hanya tepat jika konteksnya adalah internet 4G. Pada 2022, Kominfo menyebutkan bahwa masih ada 12.548 yang belum mendapatkan internet 4G,” tulisnya.

Lebih lanjut, melansir Kemenkominfo RI pada tahun 2022, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate menyebut ada 12.548 desa dan kelurahan belum mendapatkan layanan internet alias blank spot. Tak hanya di wilayah terluar, terpencil, dan terdepan (3T), wilayah blank spot itu juga ada yang masuk kategori wilayah komersial.

“Blank spot ini ada 12.548 desa dan kelurahan bukan seluruhnya ada di wilayah 3T, ada juga di wilayah komersial atau non 3T yang menjadi wilayah operasi operator seluler dan fiber optik,” kata Johnny Plate.

Plate pun mendorong pihak operator seluler berinvestasi di wilayah-wilayah tersebut. Hal itu berguna untuk pemerataan dan mempersempit disparitas digital di Indonesia.
Sumber: https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/45272/siaran-pers-no-488hmkominfo102022-tentang-percepat-pemerataan-akses-telekomunikasi-menteri-johnny-dorong-operator-seluler-berani-investasi/0/siaran_pers

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 83.794 desa/kelurahan di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut lebih sedikit 0,06% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 83.843 desa/kelurahan. Dari jumlah itu, sebanyak 8.562 desa/kelurahan terletak di Jawa Tengah. Jumlah itu setara dengan 10,21% dari total desa/kelurahan di dalam negeri pada 2022.

Jawa Timur menyusul di urutan kedua dengan 8.496 desa/kelurahan. Kemudian, jumlah desa/kelurahan di Aceh dan Sumatera Barat masing-masing sebanyak 6.515 dan 6.113. Sebanyak 5.957 desa/kelurahan berada di Jawa Barat. Sementara, Papua tercatat memiliki 5.561 desa/kelurahan.
Sumber: https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html


judi

Sebagian Benar, Klaim Ganjar Pranowo Tentang 12 Ribu Desa Masih Blank Spot Internet – Portal Kesehatan Masyarakat

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, mengatakan data itu sebagian benar, karena ini hanya tepat jika konteksnya adalah internet 4G. Pada tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan bahwa masih ada 12.548 yang belum mendapatkan internet 4G.

Dilansir dari Liputan6.com pada 12 Februari 2022, masih ada sekitar 12 ribu desa atau kelurahan di Indonesia yang belum mendapatkan akses internet 4G. Menurut Staf Khusus Menkominfo yang juga Co-Chair Digital Economy Working Group G20 2022, Dedy Permadi, dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum memiliki akses internet 4G.

Dikutip dari Kompas.id, dari 74.000 lebih desa di Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat juga masih ada 12.000 desa yang belum memiliki akses internet serta lebih dari 9.000 desa merupakan desa terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

Informasi yang diunggah di website Kominfo pada 26 Juli 2018, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mengungkapkan, jumlah akses internet 2G dan 3G lebih luas dibandingkan 4G. Dengan luas permukiman di Indonesia sebesar 44.565 km persegi dengan jumlah desa 83.218, layanan 2G sudah menjangkau 88,28 persen desa atau 98,31 persen pemukiman, 3G (75,09 persen desa dan 92,91 persen pemukiman), dan 4G (50,88 persen desa dan 74,09 persen pemukiman).



judi

Benar, Klaim Ganjar Pranowo bahwa Tidak Ada Insentif untuk Anak Muda Menjadi Petani – Portal Kesehatan Masyarakat

Peneliti Innovation Center for Tropical Sciences (ICTS), Riska Ayu Purnamasari dan dosen Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, M. Rizki Pratama mengatakan pernyataan Ganjar tersebut adalah benar. 
Menurut Badan Pusat Statistik (2023), persentase pemuda usia 16-30 tahun yang bekerja di sektor pertanian terus turun dari 20,79 persen pada tahun 2017 menjadi 18 persen pada tahun 2022. Di sisi lain, persentase pemuda yang bekerja di sektor jasa terus naik, yakni dari 52,86 persen pada 2017 menjadi 56,82 persen pada 2022.   
Jumlah petani milenial memang minimalis hanya 21,93 persen (6.183.009 orang) pada tahun 2023. Jumlah petani milenial juga tidak merata antar provinsi dengan Provinsi Jawa Timur mendominasi dengan 15,71 persen (971.102 orang) pada tahun 2023. 
Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa banyak pemuda enggan bergelut di sektor pertanian karena beberapa faktor. Riset Akatiga pada 2020 menunjukkan faktor-faktor yang menghambat anak muda menjadi petani karena lamanya waktu menunggu untuk dapat mengakses tanah milik orang tua, tingginya harga sewa/beli lahan untuk bertani, harga produk pertanian di tingkat petani yang fluktuatif bahkan cenderung rendah sehingga keuntungan bertani tidak sebesar sektor lain, dan kurangnya informasi akan praktik pertanian inovatif.
Menurut Rizki, sejauh ini program insentif untuk para petani muda belum hadir di tingkat nasional, akan tetapi di tingkat lokal sudah muncul inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong para generasi muda untuk menjadi petani seperti program petani milenial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program petani milenial tersebut memberikan pelatihan, pemagangan, pemberian akses pasar, akses teknologi, akses kelembagaan, akses sarana dan prasarana produksi/pasca-produksi, asuransi, akses lahan serta sertifikasi/legalitas usaha dan produk.
Program insentif untuk petani muda dapat dilakukan melalui berbagai hal seperti program pemotongan pajak, program pelatihan, program pinjaman dengan bunga rendah, program bantuan pendanaan hingga program pensiun dini untuk beralih ke sektor pertanian.