Jam Buka

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Menampilkan: 1 - 2 dari 2 HASIL
judi

Keliru, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 31 P/Hum/2022 Menyatakan Pandemi Covid-19 telah Berakhir – Portal Kesehatan Masyarakat


Keliru, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 31 P/Hum/2022 Menyatakan Pandemi Covid-19 telah Berakhir

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 31 P/HUM/2022 tidak berisi bahwa pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir dan negara dilarang memaksakan vaksin. Putusan yang dibacakan 14 April 2022 itu,  hanya memutuskan bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 
Uji materi Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tersebut dilakuka oleh Yayasan Konsumen Muslim Indonesia yang diwakili  oleh Ketua Umum Ahmad Himawan. Uji materi didaftarkan ke Mahkamah Agung pada 2 Februari 2022 dan diterima Kepaniteraan MA pada 7 Februari 22 dengan nomor registerasi Nomor 31 P/HUM/2022. 
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 itu memuat 6 ayat, antara lain memuat ketentuan bahwa penetapan, pengadaan, dan persetujuan penggunaan darurat vaksin Covid-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi. 
Tempo mengakses putusan Mahkamah Agung tersebut di laman MA. 
Dalam putusan tersebut, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia mempersoalkan bahwa Pasal 2 Perpres tersebut tidak mengatur soal sertifikasi halal yang harus diperoleh oleh vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia. Sebab dari sejumlah vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia, hanya satu jenis vaksin saja yakni Vaksin produk Sinovac, yang telah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. 
Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon. 
MA menilai Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia. 
MA juga menyatakan bahwa Pasal 2 Perpres tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia. 
Hingga berita ini diturunkan, Badan Kesehatan Dunia belum mengumumkan bahwa pandemi Covid-19 telah berakhir.



judi

[SALAH] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022 menyatakan Pandemi Covid-19 telah berakhir – Portal Kesehatan Masyarakat


[SALAH] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022 menyatakan Pandemi Covid-19 telah berakhir

Beredar pesan berantai mengenai pengumuman hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 (sebanyak 115 Halaman), yang telah membatalkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 99 Tahun 2020. Dalam pesan tersebut ada 4 poin simpulan salah satunya adalah pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir. Di bagian akhir juga dituliskan bahwa aplikasi pedulilindungi melanggar HAM dan tidak boleh digunakan lagi.

Faktanya setelah ditelusuri dalam situs resmi Mahkamah Agung di mahkamahagung.go.id terkait Putusan Mahkamah Agung No. 31 P/HUM/2022, sama sekali tidak ditemukan pernyataan tentang berakhirnya pandemi Covid-19. Dalam putusan tersebut disimpulkan bahwa pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam melakukan program vaksinasi Covid-19 di wilayah Negara Republik Indonesia (NRI), khususnya dalam menjamin status kehalalan vaksin harus selalu konsisten dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya terkait Aplikasi PeduliLindungi yang diklaim melanggar HAM juga tidak tepat. Dilansir dari medcom.id, juru bicara Kemkominfo Dedi Permadi menyatakan bahwa Aplikasi PeduliLindungi sendiri telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kominfo No. 171 tahun 2020 sebagai dasar penyelenggaraan tracing, tracking dan fencing melalui infrastruktur, sistem dan aplikasi telekomunikasi untuk mendukung surveilans kesehatan.

Dikutip dari covid19.go.id dalam pengembangannya pun aplikasi ini telah mengacu pada kesepakatan global dalam Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response tahun 2020, yakni yang menjadi referensi berbagai negara atas praktik pemanfaatan data dan teknologi protokol kesehatan COVID-19. Aplikasi ini juga telah melalui rangkaian penilaian aspek teknis dan legalitas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim mengenai 4 poin simpulan Putusan Mahkamah Agung yang salah satunya menyebut pandemi Covid-19 berakhir adalah keliru, dan termasuk dalam kategori konten yang menyesatkan.