Jam Buka

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Menampilkan: 1 - 10 dari 27 HASIL
judi

Prabowo Sebut Indonesia Kekurangan 140 Ribu Dokter, Benarkah? – Portal Kesehatan Masyarakat

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri sebagai berikut.

Pada 2023, menurut jurnal terbitan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) jumlah total dokter di Indonesia sebanyak 214.878 dokter.

Jumlah tersebut didominasi oleh dokter umum sebanyak 165.453 dokter, dan disusul oleh dokter spesialis sebanyak 49.425. Jumlah dokter gigi sebanyak 41.940 dokter, dan dokter gigi spesialis sebanyak 5.201 dokter.

Mengacu data tersebut, seperti dipaparkan kbr.id, permasalahan mendasar, menurut rasio penduduk, terkait dengan kondisi geografis dan demografis karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 280 juta penduduk.

Sementara itu, rasio jumlah dokter dan jumlah penduduk adalah 1:1.333, rasio dokter umum dan jumlah penduduk adalah 1:1.706, dan rasio dokter spesialis dan jumlah penduduk adalah 1:6.102. Jika rasio 1:1.000 dianggap sebagai jumlah yang ideal, maka Indonesia membutuhkan lebih banyak dokter.

Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati menyampaikan, berdasarkan standar WHO, jumlah ideal dokter adalah 1:1.000 penduduk. Karena jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa, maka kebutuhan dokter di Indonesia mencapai 270.000. Sementara berdasarkan data dari Kemenkes dokter eksisting berjumlah sekitar 140 ribu jiwa (per 2023).

Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya menyatakan Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter, termasuk spesialis medis.

“Indonesia pada 2023 mempunyai 214,878 dokter. Menurut WHO diperlukan 1 dokter per 1000 orang . Dari itu, berarti Indonesia membutuhkan 273,800 dokter. Berarti masih kurang 88,681 dokter dari jumlah dokter yang tersedia (termasuk general practice dan spesialis),” ujar Derry Wijaya, Minggu (04/02/24).

“Untuk dokter spesialis sendiri, pada tahun 2023, terdapat 51.949 spesialis medis yang tersedia, namun rasio targetnya adalah 0,28:1.000. Ini menunjukkan kekurangan sekitar 30.000 spesialis medis. Kekurangan ini merupakan tantangan signifikan bagi sistem kesehatan negara,” lanjut Derry,

Sementara, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 1 April 2022 jumlah dokter dan dokter spesialis di rumah sakit seluruh Indonesia sebanyak 122.023 orang dan kekurangan sebesar 8.182 orang dokter.

Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan menyatakan Indonesia kekurangan 31.481 dokter spesialis. Namun, jika memperhatikan rasio standar WHO yang minimalnya adalah 1 dokter per 1.000 penduduk, angka kekurangan dokter yang disampaikan Kemenkes ini jelas belum memenuhi rasio standar WHO.

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dina Listiorini menyampaikan, tidak hanya jumlah yang harus diperhatikan, namun juga pemerataan dokter.

“Dan masih kurang di daerah Indonesia bagian timur. Hal ini berdampak pada perkembangan industi kesehatan dan berdampak pada produksi obat. Contohnya di Indonesia Timur, di Papua ada persoalan terkait kelangkaan dokter dan obat sehingga pasien meninggal,” kata Dina Listiorini , Minggu (4/2/2024).


judi

Prabowo Sebut Indonesia Kekurangan 140 Ribu Dokter – Portal Kesehatan Masyarakat

Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaim Prabowo bahwa Indonesia mengalami kekurangan hingga 140 ribu dokter, adalah sebagian benar karena tidak akurat secara data. Faktanya, dari data Kementerian Kesehatan, Indonesia kekurangan sekitar 101 ribu dokter. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ia menyebut hingga Februari 2023 terdapat 175 ribu dokter di Indonesia. Budi menargetkan jumlah dokter dapat memenuhi rasio 1:1.000 jumlah penduduk Indonesia.

Budi merujuk pada rasio yang disampaikan WHO. Maka dari itu, kekurangan dokter tercatat mencapai angka 101.770.

“Kalau saya Google World Bank, websitenya WHO itu semuanya 1:1.000,” kata Budi Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023.



judi

Ganjar Sebut Buruh Menuntut Revisi UU Cipta Kerja – Portal Kesehatan Masyarakat

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo yang menyebut buruh menuntut revisi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), benar.

Beberapa waktu lalu, ada aksi buruh menuntut MK untuk mengabulkan gugatan judicial review atau uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Aksi dilakukan ribuan buruh pabrik se-Jabodetabek menggeruduk Mahkamah Konstitusi (MK) di dekat Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/9/2023) lalu.
Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6931816/buruh-tuntut-uu-ciptaker-dicabut-ancam-lumpuhkan-kawasan-industri-jika-ditolak

Aksi buruh menuntut pencabutan UU Ciptaker dilakukan saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2023. Ribuan buruh yang melakukan aksi long march May Day itu, mengusung spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah mencabut Omnibus Law Cipta Kerja.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230502180828-4-433837/ternyata-ini-sebab-buruh-gerah-tuntut-cabut-uu-cipta-kerja

Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti menyampaikan, serikat pekerja telah mengajukan uji formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan sejak pertama kali disahkan pada 2020 lalu,

“UU Cipta Kerja ditolak oleh berbagai serikat pekerja, akademisi, pegiat HAM, hingga mahasiswa,” ujar Klara Esti dalam keterangannya terkait pernyataan Ganjar Pranowo dalam debat pilpres, Minggu (4/2/2024).
Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0q33n9p1qo

Kemudian, dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, menyampaikan alasan sebagian besar pekerja/buruh untuk menuntut revisi UU Cipta Kerja.

Hal itu dikarenakan sebagian besar kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja merugikan pekerja. Terdapat beragam pengurangan hak-hak ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja seperti penghapusan batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menyebabkan pekerja sulit untuk menjadi pekerja tetap.



judi

Anies Sebut 45 Juta Orang Belum Bekerja dengan Layak – Portal Kesehatan Masyarakat

KOMPAS.com – Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan bahwa akses terhadap pekerjaan layak dan jaminan sosial masih menjadi masalah di Indonesia. Menurut dia, sebanyak 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Ini disampaikan Anies pada debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam. “Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial,” kata Anies. Bagaimana faktanya? Dilansir Kompas.id, Bank Dunia mendefinisikan pekerjaan layak sebagai pekerjaan yang memiliki upah layak untuk membiayai hidup dengan standar kelas menengah, disertai perlindungan atau jaminan sosial yang memadai, serta kepastian kerja. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas di Indonesia tercatat sudah mandek sejak sebelum pandemi Covid-19, berdasarkan data Bank Dunia. Pada 2018, dari total 85 juta tenaga kerja bergaji tetap di Indonesia, hanya 13 juta orang (15,3 persen) yang memiliki pekerjaan berkualitas yang layak sesuai standar kelas menengah. Sementara, hanya 3,5 juta orang (4,1 persen) yang mendapat gaji di atas standar kelas menengah. Sisanya, 68,5 juta orang atau 80,6 persen, memiliki pekerjaan tidak layak dengan upah rendah serta minim perlindungan dan kepastian kerja. Sementara berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal Keadaan Pekerja di Indonesia pada Agustus 2023, sebesar 47,13 persen atau 24,84 juta pekerja menerima gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP). Sedangkan 27,86 juta pekerja atau 52,87 persen menerima gaji di atas UMP. Adapun rata-rata UMP Indonesia pada tahun 2023 sebesar Rp 2,92 juta. Senior Researcher Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Kiara Esti mengatakan, berdasarkan data BPS, jumlah buruh dengan upah rendah meningkat dari 13,59 juta orang pada 2021 menjadi 14,83 juta pada 2022. Sementara, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM Nabiyla Risfa Izzati mengatakan, klaim “45 juta orang belum bekerja dengan layak” kemungkinan merujuk pada orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak layak. Menurut Nabiyla, jika dilihat dalam konteks pekerja sektor informal, maka data BPS tahun 2023 mencatat, pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 juta orang.



judi

Prabowo Sebut Stroke dan Serangan Jantung Jadi Penyebab Terbesar Kematian di Indonesia – Portal Kesehatan Masyarakat

Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaim Prabowo bahwastroke dan serangan jantung menjadi dua penyebab terbesar kematian di Indonesia, adalah benar. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dua penyakit tersebut menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia.

“Penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit stroke dengan 19,42 persen dan jantung iskemik (serangan jantung) dengan 14,38 persen,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Eva Susanti dalam konferensi pers terkait Hari Jantung Sedunia 2023, Senin 25 September 2023.



judi

Ganjar Sebut Anggaran Kesehatan Terpotong, Benarkah? – Portal Kesehatan Masyarakat

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri pernyataan Ganjar tentang anggaran kesehatan terpotong.

Penelusuraan mengarah pada artikel berjudul “Kesehatan dan Ekonomi Sama Penting, Ini Cara Kemenkeu Siasati Masalah Keterbatasan Anggaran!” yang dimuat situs Liputan6.com, pada 25 September 2023.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024, Kementerian Keuangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Anggaran Kesehatan sebesar Rp187,5 triliun. Nilai ini setara dengan 5,6 persen dari APBN.

Secara tren 5 tahun terakhir, anggaran kesehatan cenderung meningkat selama lima tahun terakhir, utamanya untuk penanganan Covid-19 dan menyesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Saat guncangan besar pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan banyak anggaran untuk menangani krisis kesehatan nilainya mencapai Rp312,4 triliun.

Tercatat, pada tahun 2020 anggaran kesehatan berjumlah Rp172,3 triliun, tahun 2021 menjadi Rp312,4 triliun, kemudian di tahun 2022 menjadi Rp188,1 triliun. Dan outlook tahun 2023 ini sebesar Rp172,5 triliun. Dengan Anggaran Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp187,5 triliun, maka jumlahnya meningkat 8,7 persen atau Rp15,0 triliun dibandingkan outlook Anggaran Kesehatan tahun sekarang.

Dalam artikel berjudul “Dalam Nota Keuangan, Jokowi Patok Anggaran Kesehatan Capai Rp 186,4 Triliun” yang dimuat Liputan6.com, Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah akan mengalokasikan Rp 186,4 triliun untuk sektor kesehatan di tahun 2024 mendatang. Hal ini diungkap Jokowi dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024.

Angka yang dipatok Jokowi itu setara dengan 5,6 persen dair total besaran APBN. Satu perhatiannya adalah untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan produktif.

“Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN,” kata dia dalam Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Penelusuran mengarah pada artikel berjudul “Anggaran Kesehatan 2024 Ditetapkan Sebesar 5.6% dari APBN, naik 8.1% dibanding 2023” yang dimuat situs resmi Kementerian Kesehatan, sehatnegeriku.kemkes.go.id.

Untuk tahun 2024, Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6 persen dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1 persen atau Rp 13,9 triliun, dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik setelah guncangan hebat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0%. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022.

“Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik,” jelas Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.


judi

Anies Sebut 15 Juta Orang Jadi Korban Kekerasan Seksual, Betulkah Klaim Itu – Portal Kesehatan Masyarakat

Mengacu pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), pada periode 1 Januari – 27 September 2023, terdapat 19.593 kasus kekerasan seksual.

Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan mayoritas dialami perempuan.

Berdasarkan usia, korban kekerasan di Indonesia didominasi kelompok usia 13-17 tahun dengan jumlah mencapai 7.451 korban atau 38 persen dari total korban kekerasan periode tersebut.

Sementara data Komnas Perempuan, catatan tahun 2023 memperlihatkan 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Namun klaim angka dari Anies ini sulit diverifikasi karena pernyataan tersebut tidak mengacu pada parameter waktu tertentu.

Selain itu data ini juga tidak mencerminkan seluruh kasus yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan berdasarkan penelitian Indonesia – National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) yang dirilis pada tahun 2022, mencatat terdapat 1 dari 3 remaja Indonesia mempunyai masalah kesehatan mental di rentang usia 10-17 tahun. Angka tersebut juga setara dengan 15,5 juta remaja.

Adapun dalam laporan tersebut pada tahun yang sama, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental, dan 2,45 juta remaja alami gangguan mental.

Sementara jenis gangguan mental yang banyak diderita remaja adalah gangguan kecemasan 3,7 persen, gangguan depresi mayor 1 persen, gangguan perilaku 0,9 persen.

Dari jumlah tersebut, hanya 2,6 persen yang mengakses layanan konseling.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), Cekfakta.com, bersama 16 media dan 7 panel ahli di Indonesia.

Para panel ahli yang terlibat diantaranya Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi Fakultas Kesehatan UGM Anis Fuad; Associate Professor, Data Science Program, Monash University Indonesia, dan co-director Monash Data and Democracy Research Hub Derry Wijaya; Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dina Listiorini.

Kemudian Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan; Senior Researcher Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Kiara Esti; Peneliti Senior The SMERU Research Institute Luhur Arief Bima; dan Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM Nabiyla Risfa Izzati.


judi

Prabowo Sebut Stroke dan Jantung Penyebab Kematian Utama di Indonesia – Portal Kesehatan Masyarakat

Dilansir dari laman Kata Data, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2019 menunjukkan, bahwa stroke merupakan penyakit yang menyumbang angka kematin terbanyak di Indonesia yakni 131,8 kasus kematian per 100.000 penduduk.

Kemudian, penyakit jantung menjadi yang kedua yakni 95,68 kasus per 100.000 penduduk.

Dilansir dari laman Sehat Negeriku, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa layanan kesehatan untuk penyakit stroke perlu diperkuat.

Saat ini, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan spesialis bedah jumlahnya belum memadai.

Dari 34 provinsi baru 20 provinsi yang bisa melakukan tindakan pakai cathlab sementara 14 provinsi masih belum mampu menyediakan pelayanan stroke.

Di laman Sehat Negeriku, Budi juga menjelaskan bahwa, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP) hanya berjumlah 1.485 orang.

Jumlah ini, kata Menkes, masih jauh dari kebutuhan. Padahal, idealnya, 1 dokter jantung melayani 100.000 orang. Namun, saat ini, 1 dokter jantung harus melayani sebanyak 250.000 orang.



judi

Anies Sebut 70 Juta Orang Tak Punya Jaminan Sosial, Ini Faktanya – Portal Kesehatan Masyarakat

Mengutip data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023, terdapat jumlah orang yang bekerja mencapai 138,63 juta orang. BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat hingga Juli 2023, jumlah kepesertaan baru mencapai 37,40 juta orang. Artinya, dari seluruh penduduk bekerja, hanya 26,97 persen yang telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Para capres menyampaikan visi dan misi serta beradu program dalam debat capres-cawapres kelima yang diselenggarakan pada 4 Februari 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Tema debat terakhir ini mengangkat tema Kesejahteraan Sosial, Pembangunan SDM dan Inklusi dengan sub tema, antara lain Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Teknologi Informasi serta Kesejahteraan Sosial dan Inklusi.



judi

Cek fakta, Prabowo sebut Partai Gerindra partai yang dorong UU Disabilitas – Portal Kesehatan Masyarakat

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dina Listiorini, menyebut jika klaim tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan data.

“Disabilitas juga bukan satu-satunya kelompok rentan sebagaimana dinyatakan dalam PMKS apabila mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial,” kata Dina.

Dia menjelaskan hal itu ada pada nomor 14, meski kata menyimpang sebagai alasan tidak bisa dibenarkan.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengatakan bahwa klaim tersebut berlebihan karena UU No 8 tahun 2016 bukan hanya didukung oleh Partai Gerindra.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.