Jam Buka

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Menampilkan: 1 - 3 dari 3 HASIL
judi

Hoaks Kemenkes Telepon Masyarakat untuk Tanyakan Status Vaksinasi – Portal Kesehatan Masyarakat


Cek Fakta: Hoaks Kemenkes Telepon Masyarakat untuk Tanyakan Status Vaksinasi

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa pesan berantai serupa pernah muncul beberapa bulan lalu. Kemenkes membantah bahwa pernah menelepon masyarakat untuk menanyakan status vaksinasi.
“Tidak ada lembaga pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan yang melakukan panggilan telepon terkait status vaksinasi masyarakat. Bila ada pesan berantai seperti di atas, dipastikan tidak benar alias hoaks,” ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dokter Mohammad Syahril.
“Masyarakat dapat mengakses status vaksinasi melalui platform Satu Sehat. Ini merupakan yang merupakan situs resmi pemerintah untuk vaksinasi covid-19, Selain lewat Satu Sehat, masyarakat juga dapat berkomunikasi langsung dengan menghubungi WhatsApp Kemenkes RI 0811 1050 0567, email [email protected], atau Call Center di nomor 119 ext. 9,” katanya menambahkan.
Pada tahun 2021, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi juga pernah menyampaikan bantahannya.
“Itu hoaks ya. Pemerintah melalui Kemenkes tidak pernah menelepon masyarakat untuk menanyakan status vaksinasi,” ujarnya saat dihubungi Cek Fakta Liputan6.com, Sabtu (4/9/2021).
“Sesudah vaksin masyarakat akan mendapat sertifikat vaksin yang bisa diakses melalui aplikasi PeduliLindungi atau di websitenya,” katanya menambahkan.
Pesan berantai yang mengklaim Kemenkes melakukan telepon pada masyarakat untuk menanyakan status vaksinasi adalah hoaks.



judi

Kapan Status Berwarna Hitam Pada Aplikasi PeduliLindungi Hilang? – Portal Kesehatan Masyarakat

Penggunaan aplikasi peduliLindungi selama masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di tengah masyarakat Indonesia hingga saat ini, merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan aplikasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menerima informasi regulasi yang digunakan selama perjalanan di masa pandemi, mendapatkan sertifikat vaksinasi Covid-19, hingga melakukan pengawasan kondisi pengguna dari aplikasi tersebut yang terkonfirmasi positif Covid-19.

 

Dalam penerapannya, aplikasi PeduliLindungi miliki seseorang yang terpapar Covid-19, akan memunculkan status warna hitam pada aplikasi miliknya. Mengapa demikian? Hal ini menginformasikan kepada pengguna untuk segera melakukan karantina secara mandiri atau terpusat, agar proses penyebaran Covid-19 dihentikan. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait status hitam pada aplikasi PeduliLindungi :

 

1. Pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 akan segera memiliki status berwarna hitam pada aplikasi peduliLindungi

2. Jika hasil tes telah negatif sebelum hari ke-5, maka status akan masih berwarna hitam dan pasien masih wajib untuk karantina

3. Status hitam akan segera hilang dengan cara :

        – Tanpa Tes : akan otomatis hilang pada hari ke-11 sejak dinyatakan positif Covid-19

   -Tes PCR : Status hitam akan otomatis hilang dengan melakukan tes PCR berturut-turut menunjukkan hasil negatif pada H+5 dan H+6 setelah mendapatkan hasil positif (hari H),

 

Dengan adanya Informasi diatas, diharapkan mampu memberikan informasi sta menjawab pertanyaan masyarakat terkait penggunaan Aplikasi PeduliLindungi selama pandemi Covid-19 masih berlangsung di Indonesia.

 



judi

Keliru, Surat Edaran BNPB Cabut Status Pandemi Covid-19 – Portal Kesehatan Masyarakat

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo mengunjungi laman resmi BNNP. Selanjutnya penelusuran dilakukan melalui pemberitaan sejumlah media kredibel.
Hasilnya, BNPB memastikan potongan SE Ka Satgas Penanganan Covid-19 no. 9/2022 dengan keterangan tertulis bahwa status pandemi covid-19 dicabut dan tidak berlaku merupakan hal yang tidak benar.
Dilansir dari laman resmi BNPB,  bnpb.go.id, Surat yang beredar merupakan potongan halaman terakhir dari Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi.
Surat yang ditandatangani oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto pada Rabu (2/3) bukan menyatakan Covid-19 dicabut, melainkan mencabut Surat Edaran sebelumnya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19.
Penjelasan serupa juga disampaikan melalui akun Instagram BNPB yang menyatakan bahwa informasi pada potongan SE Ka Satgas Penanganan Covid-19 no. 9/2022 dengan keterangan tertulis bahwa covid-19 dicabut dan tidak berlaku merupakan hal yang tidak benar.
Tangkapan layar bantahan dan penjelasan BNPB lewat akun Instagram resmi BNPB Indonesia.
BNPB juga melampirkan SE tersebut secara utuh yang memuat bagian awal kalimat pada halaman pertama. Berikut kalimat lengkap dibagian penutup surat edaran tersebut :
1. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dilansir dari liputan6.com, Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa faktanya hal tersebut merupakan potongan halaman terakhir dari SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi.
“Surat yang ditandatangani oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto pada Rabu 2 Maret 2022 bukan menyatakan Covid-19 dicabut, melainkan mencabut Surat Edaran sebelumnya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19,” tutur Muhari dalam keterangannya, Minggu (6/3/2022).
Menurut Muhari, dalam halaman surat terakhir SE tersebut, keterangan mengenai pandemi Covid-19 dicabut merupakan potongan kalimat dari point kedua pada bagian H atau penutup.
Abdul Muhari juga mengingatkan publik agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Untuk mengetahui informasi secara lengkap, masyarakat dapat mengakses informasi resmi tentang penanganan pandemi Covid-19 melalui laman covid19.go.id dan mengunduh file lengkap dari SE Nomor 9/2022 tersebut,”kata Muhari dalam keterangan resmi yang diterima  beritasatu.com, Minggu (6/3/2022).